Peran Perempuan Berpolitik

 *Telah dimuat dalam Radar Surabaya, 10 Maret 2014 hlm 2

Tulisan milik Yusuf Bakhtiar (Radar Surabaya, 8/03) mengulas permasalahan perempuan di Indonesia, sekaligus tertangkap atmosfer skeptis terhadap gerakan perempuan Indonesia serta perempuan dalam politik. Politik memang masih menjadi dunia yang seksis. 

Masa Yunani Kuno, demokrasi tidak melibatkan perempuan dan budak. Sok Hok Gie pun memiliki pandangan sinis terhadap politik. Gie pernah berkata, “Bagiku sendiri, politik adalah barang paling kotor. Lumpur-lumpur yang kotor”. Moh Nurul Huda (Radar Surabaya, 6/03) juga menuliskan bahwa politik di Indonesia makin mengalami degradasi, tak sedikit orang mengecap politik itu kotor, politik itu najis dan lain sebagainya.

Selama ini memang kita akui, efektivitas kebijakan affirmative action di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodir 30% perempuan maju berpolitik secara kuantitas dan kualitas. Kaderisasi partai politik terhadap perempuan belum optimal dikerjakan. Perspektif politisi perempuan terhadap permasalahan perempuan dan isu-isu gender masih sangatlah minim (Wijaksana, 2004). Hal-hal tersebut adalah fakta kondisi politik gender kita dan menjadi tantangan bagi politisi perempuan. Bahkan, negara-negara Skandinavia (Denmark, Norwegia dan Swedia) membutuhkan waktu 30 tahun untuk meningkatkan perwakilan perempuan dalam politik.

Guna perempuan berpolitik sangatlah besar. Dalam sisi pemilih perempuan, konstelasi dimana jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki mengindikasi bahwa perempuan memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan. Di masa Orde Baru, perempuan didorong untuk menggunakan hak pilihnya memperbesar perolehan suara Golkar. Dalam pengambilan keputusan, guna perempuan berpolitik adalah untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan perempuan. Pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan perempuan tidak dapat dirumuskan secara baik oleh kaum laki-laki. Secara kodrat perempuan mengalami hamil, melahirkan dan menyusui, dan laki-laki tidak akan pernah memiliki pengalaman dan permasalahan terkait hal itu. Kesehatan reproduksi perempuan sekaligus menjadi persoalan besar Indonesia saat ini, Angka Kematian Ibu (AKI) yang tak kunjung turun, feminisasi HIV/AIDS pada perempuan semakin besar jumlahnya dan semakin maraknya kekerasan seksual dialami perempuan. Perempuan merupakan tiang negara, jika tiangnya kokoh maka negara ini juga akan kokoh.

Gie melanjutkan kalimatnya miliknya di atas, “Tapi suatu saat dimana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah.” Perempuan perlu masuk ke parlemen dan/atau badan publik di Indonesia untuk turut ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengalaman biologis dan konstruksi sosial yang dialami perempuan harus diaspirasikan ke permukaan dan dilindungi oleh negara lewat perUndang-Undangan. Pemilihan adalah tentang keterwakilan (Masruchah, 2013). Sekalipun affirmative action belum optimal diimplemetasikan dan memberi dampak maksimal bagi kesetaraan dan keadilan di Indonesia, namun kita perlu untuk terus mendukung perempuan-perempuan kita berwawasan luas dan tidak lagi ada pelemahan terhadap perempuan, khususnya dalam keterwakilan mereka dalam politik.

Politik perempuan amatlah sederhana, seperti dalam kesehariannya pilihan hendak memasak apa bagi keluarga, kecemasan akan harga-harga bahan makanan yang terus melambung, pemenuhan gizi bagi anak-anaknya, kesehatan bayi yang di kandungnya, dll. Peran perempuan dalam politik sangatlah besar. Bahkan memilih adalah tindakan politik, maka kedatangan para perempuan saat 9 April 2014 nanti ke tempat pemungutan suara memberikan suaranya adalah salah satu andil perempuan berpolitik.