* Artikel telah dimuat di Harian Umum Buton Pos, Kamis 13 Februari 2014
 |
| Gambar dari: Yappika, Jakarta |
Di saat beberapa tempat
yang lain masih menemui kendala untuk mewujudkan keterbukaan dikarenakan rezim
ketertutupan warisan Orde Baru masih tumbuh subur dan tingginya rasa skeptis
terhadap aktivitas permohonan informasi yang masih dikhawatirkan sebagai upaya
mendiskreditkan badan publik. Transparansi Anggaran Publik menjadi resolusi
tahun 2014 Kabupaten Buton. Bupati Buton mengajak para abdi negara di
lingkungan pemerintahannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
keuangan daerah.
